Kebijakam Pemerintah RI dan Freeport Memasuki Peraturan Baru

Freeport Indonesia (AFP Photo)

PT Freeport Indonesia ‎melepas sahamnya (divestasi) dengan total sebesar 51 persen, ternyata masih meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Lantaran kedua belah pihak akan kembali berunding untuk menentukan harganya.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memperkirakan, perundingan pemerintah dan Freeport akan memasuki babak baru. Hal ini akan terjadi ketika berunding dalam menetapkan harga saham yang dilepas Freeport.

"Memang Freeport sudah melepas 51 persen sahamnya, saya kira akan jadi problem lagi di detailnya,"
Hal yang akan memicu pe‎rdebatan tersebut adalah mekanisme penetapan harga saham. Pemerintah ingin harga saham yang ditetapkan tidak mencantumkan kandungan di dalam wilayah pertambangan Freeport, hal ini akan membuat nilai saham menyusut.

"Memang kalau hanya menggantikan nilai sahamnya tanpa cadangan tidak besar nilainya," ucap dia.

Yustinus pun meragukan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut menyetujui penetapan nilai saham dengan mekanisme tersebut. "Ketika tidak ada cadangan yang diperhitungkan, apakah Freeport mau seperti itu?,"

Sebelumnya, pemerintah akan kembali bertemu dengan PT Freeport Indonesia di meja perundingan. Kali ini, perundingan mengenai soal mekanisme divestasi setelah perusahaan tersebut bersedia melepas saham sebesar 51 persen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, Freeport bersedia melepas 51 persen saham ke pihak nasional. Hal tersebut merupakan salah satu poin negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport yang cukup alot.

Pemerintah bernegosiasi berdasarkan Undang-Undang Minerba, sedangkan Freeport bernegosiasi berdasarkan perjanjian Kontrak Karya (KK).



Infografis Freeport Tunduk

Namun akhirnya, Freeport mengalah dan bersedia melepas 51 saham ke pihak nasional. "Mandat Pak Presiden divestasi yang akan dilakukan Freeport itu menjadi 51 persen," kata Jonan, kemarin.‎
Proses selanjutnya setelah ini adalah menentukan harga saham. Untuk itu, pemerintah Indonesia dan Freeport akan kembali berunding. Targetnya, perundingan tersebut akan dilakukan dalam pekan ini juga.

"Tinggal yang dibahas soal harga saham. Nanti negoisasi lagi. Waktunya masih dibicarakan. Arahan dari Pak Presiden waktunya harus selesai pekan ini. Mumpung Pak Adkerson (President Freeport-McMoRan Inc) di sini," ujar dia..

BACA JUGA
Lepas Saham 51 Persen, Freeport Tetap Ingin Berkuasa di Papua
RI Kabulkan Keinginan Freeport soal Stabilitas Iklim Investasi
JK: Penerimaan Pajak dari Freeport Tak Boleh Rendah